Sekolahsekolah yang statusnya bukan negeri merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Australia, dan sekolah-sekolah swasta ini menampung 24% dari seluruh siswa dalam tahun 1982, jumlah yang terus meningkat semenjak awal 1970-an. Hampir semua sekolah swasta berkaitan erat dengan dewan-dewan gereja, di antaranya, sekolah-sekolah Katolik Roma memiliki jumlah sekolar yang paling banyak, menampung hampir 80% siswa-siswa swasta. Australiamenawarkan beragam pilihan studi dengan lebih dari 1.200 pilihan lembaga pendidikan dan lebih dari 22.000 pilihan jurusan bagi siswa internasional. Anda dapat belajar pada berbagai level pendidikan dan kualifikasi mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga pendidikan kejuruan dan pelatihan (VET), dari kursus bahasa Inggris hingga Sistempendidikan Australia berbeda dengan kebanyakan negara lainnya dengan adanya Australian Qualifications Framework (AQF). Didirikan pada tahun 1995, AQF adalah kebijakan nasional yang melingkupi kualifikasi dari pendidikan tinggi, pendidikan vokasional, dan pelatihan, sebagai tambahan untuk sertifikat lulus sekolah, yang dinamakan Senior Secondary Certificate of Education. Perludiketahui, Australia tidak mengenal sistem akselerasi. Hal ini sedikit berbeda dengan struktur pendidikan formal di Indonesia yang memiliki durasi normal yang tetap, kecuali untuk kelas akselerasi. Sekolah dasar di Indonesia adalah 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. l2YG. ArticlePDF Available AbstractEducation is always influenced by factors that enveloped it. So it is very likely to occur differences in product and quality of education between one institution and another institution or between one country to another. This difference initiate researcher to be open-minded and examine the system and education implementation in an institution or another country in order to absorb positive information for improvement and advancement of encourages the emergence of comparative education studies. Indonesia,in an effort to increasethe quality of its education, needs to conduct a similar study by examining andcomparing Indonesian education with other countries, in this case, Germany and Australia that their quality of education is among the best in the World. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. 25Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436AbstractEducation is always influenced by factors that enveloped it. So it is very likely to occur differences in product and quality of education between one institution and another institution or between one country to another. This difference initiate researcher to be open-minded and examine the system and education implementation in an institution or another country in order to absorb positive information for improvement and advancement of encourages the emergence of comparative education studies. Indonesia,in an effort to increasethe quality of its education, needs to conduct a similar study by examining andcomparing Indonesian education with other countries, in this case, Germany and Australia that their quality of education is among the best in the Germany, Australia, the Quality of EducationAbstrakPendidikan selalu dipengaruhi faktor-faktor yang sangat mungkin sekali terjadi perbedaan hasil dan kualitas pendidikan satu lembaga dengan lembaga yang lain atau satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan inilah yang mendorong peneliti untuk terbuka dan mengkaji sistem dan implementasi pendidikan di institusi atau negara lain guna menyerap informasi positif guna perbaikan dan kemajuan pendidikan. Inilah yang mendorong munculnya kajian pendidikan komparatif. Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya perlu melakukan kajian yang sama dengan mempelajari dan mengkomparasikan Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaSaifullah IsriFakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Acehe-mail Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436DOI 17 Februari 2015 Direvisi 8 Mei 2015 Disetujui9 Juni 2015 26Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436pendidikan Indonesia dengan negara lain yang dalam hal ini adalah Jerman dan Australia yang kualitas pendidikannya termasuk yang terbaik di dunia. Kata KunciPerbandingan Pendidikan, Jerman, Australia, Mutu PendidikanPendahuluan Keyakinan akan urgensi pendidikan telah mengantarkan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan, yang dipandang sebagai satu hal yang wajib ada dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penyesuaian terhadap keunikan setiap komunitas yang umumnya terkait dengan nilai, ritual, teladan dan perbedaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat diberbagai belahan dunia, serta situasi politik menyebabkan perbedaan hasil yang studi tentang program pendidikan dan badan-badannya yang digunakan masyarakat dalam rangka memenuhi aspirasi tingginya, kian menjadi tujuan sorotan ilmiah di banyak hasrat untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang semua aktivitas kependidikan di semua tempat inilah yang menjadi ciri terbaik dari studi pendidikan komparatif di masa sekarang. Studi komparatif dimulai di Barat dalam situasi yang pada dasarnya sama sekali berlainan. Selama berabad-abad, Gereja Katolik Roma mengklaim hak eksklusif Baca Monopoli Penyelenggrakan sekolah. Namun setelah reformasi, monopoli gereja dalam pendidikan tak lagi merdeka yang bermunculan akibat kekalutan perang agama banyak yang memeluk agama protestan. Beberapa negara, khususnya Jerman memelopori pengembangan sistem pendidikan nasional yang hasilnya sangat memuaskan sehingga terus berkembang dan diikuti oleh negara-negara lain seperti Australia dan lain Studi perbandingan ini pada dasarnya diharapkan dapat mengembangkan sumber daya pribadi intelektual dengan melengkapinya dengan informasi tentang aspirasi, gagasan dan pengalaman orang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong para penggiat pendidikan untuk meninggalkan pola pandang sempit dalam mengembangkan sistem tidak lagi dilihat melalui kaca mata kuda, dimana para pengambil kebijakan di bidang pendidikan hanya terfokus pada sistem pendidikan sendiri. Semakin berkembang kesadaran bahwa pola pandang egosentris hanya akan menjadikan sistem pendidikan sebuah bangsa rentan terhadap resiko stagnasi pendidikan yang akan menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih baik menjadi terhambat akibat tidak adanya upaya 1 Agustiar Syahnur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara,Bandung Lubuk Agung, 2001, hlm. 92 Don Adams, Educational Pattern In Contemporary Societies, In. Thut Eds., Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 2 27Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436benchmarking dengan sistem pendidikan yang dikembangkan pihak lain. Tanpa ada bandingan, kerap seseorang terjebak dalam pola pandang “baik sendiri”. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami mencoba membahas dan menguraikan bagaimana konsep pendidikan Jerman dan Australia serta pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia dalam peningkatan mutu dan kualitas?.Mengingat ada beberapa faktor penting dalam mengkaji studi perbandingan pendidikan khususnya untuk mahasiswa, baik dalam perspektif sosial, religius, politik, ekonomi, bahkan letak Negara Jerman dan Autralia dipilih karena keunggulan yang dimiliki dalam sistem ini, Jerman dan Autralia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, “hanya” sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II Institut für Auslandebeziehungen 1986. Berbagai keunggulan Jerman dan Autralia di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia Pendidikan di Jerman Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah benua Eropa dengan luas daerah 356,957 berpenduduk 82 Juta lebih, dan kira-kira 8% di antaranya adalah bukan berkebangsaan negara asing ini hijrah ke Jerman sekitar akhir tahun 1950-an, yang mayoritasnya adalah orang Turki. Jerman pada masa Perang Dunia II merupakan negara yang kalah inilah yang mempengaruhi mental rakyatnya untuk melahirkan pemimpin/ anak negeri yang mempu membawa mereka menuju kejayaan dan hidup dan Tujuan Pendidikan Dengan sejarah kelam yang bertumpu pada pengalaman kekalahan dalam dua perang dunia dan hancurnya negara Jerman, masyarakat Jerman mulai membangun sistem pendidikan yang terbebas dari potensi membuat kesalahan 3 Adapun faktor-faktor tersebut adalah; 1 Rasa persatuan nasional, 2 Situasi umum perekonomian, 3 Kepercayaan dan tradisi utama, termasuk peninggalan religius dan budaya, 4 Status pemikiran pendidikan progresif, 5 Persoalan bahasa, 6 Latar belakang politik komunisme dan demokrasi, 7 Sikap terhadap kerja sama dan pemahaman internasional. Lihat; John Francis Cramer dan George Stephenson Browne, Contemporary Education, New York Harcourt Brace, 1956, hlm. 5 28Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436serupa, yaitu dengan memisahkan kekuasaan, termasuk dalam bidang pendidikan, agar tidak tertumpu pada satu lembaga atau satu orang saja. Hal ini dilakukan karena memandang pengaruh absolut Hitler yang membuat seluruh Jerman bergerak ke arah diarahkan kepada penanaman kemauan yang kuat untuk bangkit dan keahlian yang dibutuhkan untuk kembali berdiri sebagai negara yang kokoh dan samping itu, terpecahnya Jerman menjadi dua bagian untuk waktu yang lama menjadikan isu persatuan sebagai salah satu isu penting dalam budaya pendidikan Jerman. Pada mulanya, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama gereja.Selain itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban Undang-undang dasar menjamin hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah, pendidikan kejuruan dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan tata negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi federasi dan negara bagian. Negara bagian terutama bertanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak. Struktur dan Jenis Pendidikan Pendidikan Dasar, Menengah serta Pendidikan Tinggi Pendidikan di Jerman di mulai dari tahap pra sekolah yang disebutKindergarten Taman Kanak-Kanak dimulai dari umur 3-6 ini dinamakan “Vorschulische Einrichtungen”, yang berarti “Persiapan sebelum Pendidikan”. Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak ditiru oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya “Kindergarten”. Penyelenggara taman kanak-kanak paling banyak adalah gereja-gereja, organisasi sosial dan komune, kadang-kadang juga perusahaan dan Setelah Kindergarten dimulai pendidikan dasar pada usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pendidikan ini dinamakan “Grundschule”, yang berarti “Sekolah 4 Robert F. Lawson, Reconstruction Education East German School and Universities after Unification by Rosalin M. O Princhard, Book Review, In Comparative Education Review, Vol. 44 No. 1, Februari, 20005 Agustiar Syahnur, Perbandingan Sistem Pendidikan...hlm. 1566 J. T. Fey, System of Education of Federal Republic of Germany. In F. Husen and Postlethwaite Eds, International Encyclopedia of Education.New York Pergamon Press, 1985, hlm. 125 29Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436Dasar”. Dari Grundschule, seseorang mempunyai 4 pilihan untuk melanjutkan sekolah. Pilihan tersebut 1. Hauptschule kelas 5 – 9/10; 2. Realschule kelas 5 – 10; kelas 5 – 13; kelas 5 – 13.7 Untuk memasuki Hauptschule, Realschule atau Gymnasium, seseorang harus melalui “Orienterungsstufe” Tahapan Orientasi.Di tahap ini diteliti bakat dan kemampuan dari anak, dan tahap ini menentukan kemana tujuan seorang anak dan Realschule lebih ditekankan kepada anak yang ingin langsung kerja bila telah menyelesaikan saja setelah melalui pendidikan di “Berufsfachschule” atau “Fachoberschule”.Bagi yang ingin melanjutkan ke Universitas, jalan tercepat adalah melalui Gymnasium. Jalan pendidikan lain juga dapat mengikuti kuliah di universitas, tapi dengan melalui jalan yang panjang. Misal harus melakukan praktek kerja dahulu selama sekian tahun. Titel yang didapat dari Universitas di Jerman dan Indonesia hampir mirip, namun walaupun namanya sama berbeda tingkatannya. Diplom lulusan Jerman setara dengan S2 atau Master di Indonesia, dan dapat langsung mengikuti program Doktoran Ph. D. Hal ini berarti S1 di Indonesia, pada dasarnya setara dengan Vordiplom di Jerman, tetapi hal ini tergantung dari Anerkennung der Studienleistungen Penyamaan derajat Ijasah. Dengan demikian, bila seorang sarjana S1 lulusan Indonesia akan melanjutkan kuliah di Jerman, ada 3 kemungkinan studi yang akan ia jalani, yaitu 1. Ijasah Studienleistungen dari Indonesia dianggap setara dengan Vordiplom semester 5. Untuk mendapatkan Diplom, ia harus mengikuti semua mata kuliah dari semester 5 sampai dengan pembuatan Diplomarbeit Penulisan Akhir untuk mendapatkan gelar Diplom; 2. Ijasah Studienleistungen dari Indonesia dianggap melebihi dari semester 5. Untuk mendapatkan Diplom, ia hanya diminta untuk mengikuti beberapa ujian untuk penyamaan derajat; 3. Ijasah Studienleistungen dari Indonesia dianggap sudah mencukupi untuk dapat langsung mengikuti program Doktoral. Berdasarkan hal tersebut, maka lulusan S1 dari Indonesia kalau mau melanjutkan sekolah ke Jerman, mempunyai kemungkinan untuk langsung promosi S3. Biasanya kalau bidang studi dan kurikulum dari S1 ke promosi S3 tidak menyimpang jauh, akan mendapat kemudahan pada saat Di Jerman dikenal ada dua jenis pendidikan tinggi utama yaitu Fachhochschule dan yang sering disebut juga FH ini mirip seperti 7 Frackman, dkk, Higher Education policy in Germany In Goedegebuure, Leo et al Eds, Higher Education Policy An International Comparative Perspective, Paris Pergamon Press, 1993, hlm. 1828 U. Teichler and B. Kehm, System of Higher Education of Federal Republic of Germany. In Clarke, B. R., and Neave, G. Eds, The Encyclopedia of Higher Education, Vol. 1 Oxford Pergamon Press, 1992, hlm. 89 30Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436politeknik di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang teori lebih sedikit dibandingkan dengan praktek atau di Fachhochschule tak dapat mencapai gelar doktor dan pendidikan di sini ditujukan bagi mereka yang ingin terjun ke industri pendidikan tinggi lainnya adalah Musikhochschule untuk bidang musik, Pedagogische Hochschule untuk bidang pendidikan, mirip IKIP dahulu dan Kunsthochschule untuk bidang seni. Sistem Universität Universitas di Jerman, berbeda dengan di Indonesia, tidak ada “panduan” ketat per semesternya, dan urutan mata kuliah A, B, C, dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dituntut harus dapat menentukan sendiri, kuliah, latihan, seminar, ujian yang akan diikutinya, dan lain sebagainya. Hal ini secara langsung memberikan “kebebasan yang sangat besar”, tapi bisa juga menjerumuskan mahasiswa ke kondisi kelewat santai banyak beberapa mahasiswa Indonesia yang terjebak ke situasi ini, dimana sudah 8 tahun tapi belum ujian apa-apa, karena keasikan kerja atau kesibukan lainnya. Mahasiswa benar-benar dituntut untuk mandiri menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian yang dia ikuti, serta apa yang dia lakukan dan dia inginkan. Terkadang perkuliahan dilakukan dalam ruang auditorium besar sampai 600 siswa, sehingga kesiapan “mental” mahasiswa untuk belajar mandiri perlu benar-benar dipertimbangkan bila memilih kuliah di rata-rata dilakukan dalam bahasa demikian di beberapa Universitas seperti di Universitas Bielefeld, Universitas Bremen, dan lain-lain ada juga beberapa kuliah yang dilakukan dalam bahasa Inggris. Model perkuliahan tersusun dari Vorlessung perkuliahan, Seminar semacam diskusi dalam ukuran kecil atau dalam kelompok kecil, dan Übung latihan.Ujian dilakukan langsung dengan Profesor yang ujian bersifat lisan, walau ada juga yang diberikan secara ujiannya juga bervariasi ada yang diperbolehkan mengulang untuk mata kuliah yang tidak lulus, namun sering juga hanya sekali saja boleh mengulang namun tahun berikutnya. bukan semester berikutnya. Sistem Fachhochschule nama internasionalnya sekarang sering disebut sebagai University of Applied Science lebih diatur secara ketat mirip dengan sistem perkuliahan di Indonesia, misal urutan perkuliahan, praktek, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua lembaga pendidikan tinggi tersebut, mana yang lebih baik dan cocok, ini bergantung dengan tujuan rata-rata disukai oleh orang Jerman yang ingin langsung bekerja di industri, sedangkan Universitas lebih disukai bagi mereka yang ingin berkarir di bidang riset dan pengembangan, atau di bidang pemantauan dan perkenalan dengan beberapa mahasiswa dari Indonesia, sebagian besar mahasiswa Indonesia lebih suka mengambil pendidikan Fachchochschule ini selain alasan waktu serta biaya juga karena mereka ingin cepat bekerja. 31Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436 Hal seperti inilah yang sulit ditemukan di bahkan dapat dikatakan sulit diwujudkan di dunia pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya potensinya sama dengan pendidikan di Jerman, sehingga pendidikan tinggi di Jerman, mempunyai suatu yang khas, hanya yang berbeda mekanisme pendidikan yang ditawarkan. Bagi yang suka “kebebasan” silahkan masuk ke Univeritas, namun bagi yang suka “tuntunan” dipersilahkan masuk ke Fachhochschule, sehingga dapat segera bekerja dan mendapatkan gaji seperti yang diidam-idamkan. Beberapa Fachhochschule sekarang sudah menawarkan juga “International Master” yang menggunakan program berbahasa Pendidikan Konstitusi federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada negara dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat negara ini, negara bagian di Jerman memiliki sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa ini kemudian mendorong pihak negara bagian untuk mengadakan satu standarisasi yang berlaku secara nasional, sehingga pada tahun 1969, sebagian wewenang negara bagian dalam masalah pendidikan dialihkan ke pemerintahan Pendanaan pendidikan dibebankan kepada anggaran belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat meliputi pendanaan biaya personil yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan federal utamanya bertanggungjawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan lembaga-lembaga pendidikan tidak memungut biaya biaya kuliah di Jerman relatif rendah hampir berarti tak perlu bayar SPP, baik untuk warga negara Jerman, ataupun mahasiswa asing. Biasanya mahasiswa hanya perlu membayar uang yang namanya “Sozialgebühren”.10Ini untuk mendapatkan beberapa fasilitas bagi mahasiswa, misal agar bisa makan di MENSA kantin khusus mahasiswa yang ada di kampus-kampus di Jerman dengan harga mahasiswa, di beberapa negara bagian, tiket kereta, bus dan trem tak perlu bayar. Sozialgebühren ini sekitar 100 Euro/semester. Sebagai gambaran di Universitas Bremen, kalau kita makan di MENZA, sekali makan dengan tarif mahasiswa hanya membayar 1,3 Euro, tetapi bila kita sebagai pegawai Universitas atau orang luar yang ikut makan, dikenakan biaya 3,5 Agustiar Syahnur, Perbandingan Sistem Pendidikan...hlm. 165-16610 Elley, How in The World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy, The Hague International Association for The Evaluation of Educational Achicvenment, 1992, hlm. 122 32Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436Kurikulum Pendidikan Meteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen, yaitu a. Tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan “grade” dan jenis sekolah; b. Pedoman kurikulum; c. Pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku Secara umum kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut a. Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah/sering dinyatakan pada mukaddimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum; b. Silabus, rekomendasi metode mengajar dan model rencana pelajaran diputuskan oleh kementrian negara; c. Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari kementerian negara bagian dan guru boleh menggunakannya sejauh terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah; d. Metode mengajar, bukan “teacher centered” tetapi “student centered” yang sifatnya “open instruction” murid belajar atas dorongan sendiri.Evaluasi dan Penelitian Pendidikan Dalam sistem pendidikan Jerman, tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan sebagaimana di dalam pengertian evaluasi program, sangat terbatas pada penelitian yang ditugaskan pada suatu komisi/panitia. Dengan beberapa pengecualian, evaluasi tes formal pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah, akan tetapi hanya untuk keperluan diagnistik yang mengidentifikasi jenis-jenis dyslexia kesulitan belajar akibat kondisi tertentu pada otak. Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapaian murid, sepenuhnya diserahkan kepada guru selama proses belajar berlangsung. Hasilnya digambarkan dalam bentuk laporan kemajuan tertulis terutama pendidikan dasar.Adapun tes tidak resmi diberikan dengan ketentuan frekuensi yang lebih besar terletak pada partisipasi murid dalam ruangan kelas, tugas rumah juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Oleh karena prosedur penilaian bervariasi, maka nilai/skor murid sangat tergantung pada penilaian individu serta jenis tugas yang negara bagian di Jerman bahkan menetapkan kode-kode tersendiri yang bersifat sentral dan 11 H. Mohle, German Democratic Republic System of Education, In B. R. Clarke and Neave, Eds, The Encyclopedia of Higher Education, Vol. 1 Oxford Pergamon Press, 1992, hlm. 82 33Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436standar guna memberikan umpan balik kepada guru agar penilaian yang diberikan benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Dalam hal sertifikat tamat belajar, itu menjadi tanggung jawab pejabat tingkat negara bagian, untuk menjamin tercapainya standar bervariasi. Pada kebanyakan negara bagian, setelah menyelesaikan pendidikan di Hauptschule dan Realschule siswa menerima sertifikat yang diakui, sementara tugas yang disiapkan untuk ujian akhir di Gymnasiumdiserahkan dan disetujui oleh kementrian. Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Jerman dengan Sistem Pendidikan di Indoensia Pendidikan selalu terkai erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya baik internal maupun satu faktor yang mampu memberikan implikasi besar bagi perubahan sebuah sistem pendidikan adalah sebagaimana diungkapkan oleh Lin-Huber 1998 merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam sebuah sistem ini tercermin dalam nilai yang dianut dan dipandang sebagai sebuah pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu sama lain. Di samping ideologi bnyak faktor lain yang yang turut mampengaruhi kebijakan pendidikan, misalnya tema kajian pendidikan di kawasan Asia yang mungkin lebih banyak mengarah kepada bidang manajemen sistem pendidikan dan kualitas pengajar. Sebagaimana dikemukakan oleh mantan presiden Conference Comparative Education Society of Asia CESA Fakry Gaffar pada saat pendeklarasian CESSIA di Universitas Negeri Jakarta bulan Februari keterkaitan erat antara pendidikan dengan faktor-faktor yang Filosofis dan Kebijakan Sistem Pendidikan Filsafat yang dianut oleh satu komunitas akan mempengaruhi pendidikan dalam komunitas terkait. sehingga kurikulum pendidikan adalah cerminan filsafat yang dipercayai oleh demikian, penyusunan kurikulum akan senantiasa berkaitan dengan tiga bidang filsafat, yaitu ontology yang berkaitan dengan hakikat realita, epistemology yang membahas hakikat pengetahuan, dan axiology, bidang filsafat yang mengkaji permasalahan nilai. 12 A. Margrith Lin-Huber, Kulturspezifischer Spracherwerb,Bern Verlag Hans Huber, 1998, hal. 5613 Artikel “Indonesia’s education equity goals moderate’, UNESCO report shows”.The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan, Bandung Rosda Karya, 2008, hlm. 15-16 34Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436 Jerman pada masa Hitler mengusung Rasionalisasi fasis sebagai landasan sistem pendidikan Jerman saat diarahkan kepada pembentukan sosok manusia yang unggul dalam berbagai bidang keilmuan, pendidikan diarahkan pada penemuan-penemuan ilmiah, utamanya yang bermanfaat bagi pembangunan kekuatan militer Jerman, bidang olahraga bertujuan memunculkan atlit-atlit yang superior seperti juara tinju dunia Max bidang seni, pembuatan karya seni ditujukan untuk membentuk figur ras arya yang unggul. Setelah kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II dan bersatunya jerman barat dan Timur, Jerma mereformulasi ulang landasan falsafi yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Jerman kemudian memandang persatuan Einheit, pembagian kekuasaan agar tidak tertumpuk pada satu orang die Macht verteilen, dan kemampuan untuk membangun sebagai falsafah penting bagi bangsa Jerman yang tengah mengalami pandangan ini bisa kita lihat pengaruh filsafat Eksistensialisme yang menekankan kemampuan diri sendiri, filsafat progresivisme dengan proporsi sains dan perubahan yang terencana, juga pengaruh filsafat critical pedagogy dalam upaya memformulasi ulang kebenaran setelah kehancuran akibat ideologi landasan filsafat sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem negara yang menganut sistem sistem ini, negara bagian mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri. Itulah sebabnya lama masa pendidikan di beberapa negara bagian berbeda dengan satu sama lain. Pengaruh dari perubahan landasan filsafat pendidikan ini pada gilirannya berimbas pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan federal maupun pemerintahan negara bagian dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa kebijakan sistem pendidikan Jerman yang khas, yaitu a. Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari Kindergarten sampai tingkat pendidikan tinggi; b.Pemerintah federal/pemerintah pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan negara bagian; c.Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar; d.Setelah Wiedervereinigung atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah dengan memberikan alokasi anggaran belanja negara yang lebih proporsional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur. Pemerataan kualitas 35Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436pendidikan di semua wilayah negeri merupakan kebijakan yang pada gilirannya akan menghilangkan potensi permasalahan di masa depan; e. Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Rasanya orang Jerman akan menjadi sangat prihatin atau bahkan mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa di Indonesia masih ada guru yang nyambil menjadi tukang ojek karena kelemahan finansial yang Kontrastif dengan Indonesia. Secara falsafi, landasan sistem pendidikan Jerman dengan Indonesia memiliki banyak ini terjadi karena pendidikan di manapun adalah hal yang dianggap sejak dulu sampai saat ini di manapun dipandang sebagai sesuatu yang samping itu, kemiripan latar belakang mestinya juga bisa menimbulkan keinginan yang sama. Kekalahan Jerman dan penjajahan di indonesia menimbulkan dampak yang sama yaitu adanya ketidaksenangan karena pihak lain mengatur “rumah tangga” sendiri dan keinginan untuk mandiri atau merdeka. Namun dari beberapa persamaan landasan pendidikan Indonesia dan Jerman dalam praktek pelaksanaan pendidikan ada perbedaan misalnya masalah Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih merupakan pembicaraan yang melibatkan banyak perbedaan persepsi antara mastarakat dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia belum terwujud dengan baikberbeda dengan Jerman. Sitem pendidikan tinggi universitas di jerman mengakomodasi mereka yang menginginkan “kebebasan” untuk mengatur Studi mereka, hal ini mendorong kemadirian untuk memprogram belajar sesuai bidang yang diminati, sementara di Indonesia jarang ada yang demikian. Indonesia harusnya bisa belajar dari Jerman yakni terkait dengan Pemerataan Pendidikan betapa pemerataan pendidikan begitu ditekankan di dalam masalah Guru, baik kualifikasi maupun kesejahteraannya yang masih jauh tertinggal dari Guru-guru di ini terjadi karena berbagai faktor yang ada, mulai dari lemahnya anggaran, pengawasan dan kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia, Universitas Pendidikan Bandung, 2009, hlm. 6-716 Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa...hlm. 15 36Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436 Namun seiring dengan jumlah alokasi anggaran pendidikan yang meningkat serta upaya memenuhi pemerataan akses kepada pendidikan melalui pembangunan desa tertinggal dan pembebasan biaya sekolah sampai tingkat menengah, dan sertifikasi guru serta dosen. Barangkali kita harapkan mampu menjadi starting point bagi pembentukan sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi untuk masa yang akan Pendidikan di Autralia Sistem pendidikan Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99 mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar; lulusan universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan; serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa dari 400,000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap ditawarkan baik di Australia maupun di luar Pendidikan Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang- undang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang pendidikan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensimurid sebaik Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan 17 L. Ingvarson and Chadbourne, Eds., Valuing Teachers Work New Direction In Teacher Apparaisal, Melbourne ACER, 194, hlm. 4518 D’ Cruz J and P. Langford Eds., Issues in Australian Education, Melbourne Longman Cheshire, 1990, hlm 8919 hlm. 4 37Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan. Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah dan Jenis Pendidikan Di Australia, sekolah dimulai dengan kindergarten taman kanak-kanak dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi lima strata tingkatan, yaitu a. Sekolah Dasar Primary School; taman kanak-kanak sampai kelas 6 atau kelas 7. b. Sekolah Menengah Secondary or High School; kelas 7 atau 8 sampai kelas 10. c. Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Vocational Education and Training dan senior high school/senior secondary school/college sekolah menengah atas; kelas 11 sampai kelas Pendidikan Tinggi University.20 Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa harus menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu, seperti halnya di tetapi setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih Murid di Australia mulai sekolah pada umur 4,5 tahun sampai 5,5 tahun kindergarten. Orang tua murid wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan usia 15 atau 16 tahun tergantung pada negara bagiannya. Jika anaknya tidak rajin masuk sekolah, orang tua dikenakan denda/sanksi. Pada tingkat high school, semakin tinggi tingkat sekolah, murid semakin bebas memilih mata pelajaran yang akan diambil. Pada tingkat senior secondary school, murid boleh memilih hampir semua mata pelajaran sesuai dengan keinginannya. Sebagaian besar dari high school dan senior secondary school juga menawarkan mata pelajaran yang bersifat kejuruan, seperti perhotelan, turisme, muatan lokal; teknik kayu, teknik logam hospitality, tourism, woodworking, metal working.Pada akhir kelas 12, murid sekolah mendapatkan Year 12 certificate. Piagam tersebut disertai transkrip nilai mata pelajaran yang telah diambil dengan nilai yang sebagian besar dari mata pelajaran pada tingkat kelas 12, nilai siswa dihitung dari tugas sekolah serta hasil ujian di negara bagian yang dilakukan pada akhir tahun. Nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk mendaftar ke universitas, tanpa perlu diuji Australia, terdapat public schools sekolah-sekolah negeri dan private schools sekolah-sekolah swasta. Kurang lebih dua pertiga dari murid bersekolah di sekolah negeri, sedangkan sisanya bersekolah di sekolah schools di Australia dibagi menjadi dua kelompok yang berafiliasi pada agama biasanya Katolik atau Protestan, tetapi ada juga sekolah Islam dan yang tidak berafiliasi kepada agama independent schools. Lihat Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, Sistem Pendidikan Australia, Rabu, 17 Maret 2011. 38Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436Manajemen PendidikanOtorita Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Departemen pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru, dan hampir semua staf/karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah. Pada sektor pendidikan dasar dan TAFE, tugas departemen pendidikan berbeda-beda antara negara-negara beberapa negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dan koordinator pendidikan dasar, sementara pada negara bagian lain tugas itu bukan menjadi tugas penyelenggaraan TAFE, pola umumnya ialah ke arah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan beberapa negara bagian, dibentuk badan koordinasi untuk memberikan saran kepada menteri pendidikan tentang prioritas-prioritas dalam sektor pendidikan. Di samping bantuan dana umum yang diberikan kepada negara bagian, Commonwealth semenjak awal tahun 1970-an, telah pula menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan khusus melalui Komisi SekolahCommonwealth Commonwealth Schools Commission,disingkat CSC dan melalui Komisi Pendidikan Tinggi Commonwealth Commonwealth Tertiary Education Commission, disingkat Tanggung jawab politik ditingkatCommonwealth dijalankan oleh Menteri Pendidikan yang harus akuntabel kepada Parlemen Pendidikan Commonwealth sering melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri Pendidikan negara bagian melalui keanggotaan Dewan Pendidikan Australia atau the Australien Education Council AEC. Dewan ini merupakan forum nasional yang akan membicarakan masalah-masalah prioritas dan kebijakan pendidikan. Sekolah-sekolah yang statusnya bukan negeri merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Australia, dan sekolah-sekolah swasta ini menampung 24% dari seluruh siswa dalam tahun 1982, jumlah yang terus meningkat semenjak awal 1970-an. Hampir semua sekolah swasta berkaitan erat dengan dewan-dewan gereja, di antaranya, sekolah-sekolah Katolik Roma memiliki jumlah sekolah yang paling banyak, menampung hampir 80% siswa- siswa swasta. 21 Agustiar Syahnur, Perbandingan Sistem Pendidikan...hlm. 61 39Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436Selain dari keharusan untuk mengikuti standar pendidikan minimal yang telah ditentukan untuk keperluan registrasi, sekolah-sekolah swasta pada umumnya bebas dari pengawasan pemerintah. Universitas dan institusi CAE adalah lembaga-lembaga otonomi yang didirikan berdasarkan bagi lembaga ini sepenuhnya menjadi bebanCommonwealth dan dikelola melalui CTEC Commonwealth Tertiary Education Council.Akan tetapi setiap negara bagian membentuk badan koordinasi untuk merencanakan dan mengkaji pendidikan tinggi mengonsultasikannya dengan dan Metodologi Pengajaran Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada kecepatannya sangat beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir; detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua territories, the Australian Capital Territory ACT dan the Northern Territory, sekolah relatif memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang ditentukan di tingkat sekolah. Di pusat, penyusunan pedoman kurikulum serta objektif kurikulum secara umum biasa menjadi tanggung jawab seksi kurikulum dalam departemen kurikulum pada dasarnya disusun oleh komisi-komisi kurikulum yang sudah ada untuk setiap bidang. Walaupun sekolah-sekolah swasta memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal kurikulum, dalambanyak hal mereka mengikuti kurikulum yang sama yang dipakai di sekolah-sekolah negeri dalam negara bagian atau teritorinya. Pusat Pengembangan Kurikulum Curriculum Development Centre, /CDC dibentuk oleh pemerintahCommonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya, serta menyiapkan materi kurikulum. Buku-buku pelajaran dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan AustraliaACER, Pusat Pengembangan Kurikulum CDC, penerbit buku-buku akademik yang komersial, dan asosiasi guru-guru bidang studi. 40Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan “Educating our Children to succeed in the 21th Century”. Prof. Lesley Parker, Chair of the Curriculum Council, menyatakan rasa bangganya, karena “The Curriculum Framework was developed through a unique cosultative process that involved almost teachers, parents, academics, curriculum officers, students and other members of the community”. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum di Australia telah melibatkan semua stakeholder pendidikan. Ada beberapa hal yang menarik dalam Curriculum Framework Pertama, ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu 1 cultural diversity, 2 changes in the family structure, 3 rapid pace of technologival change, 4 global environmental issues, 5 changing nature of social conditions, 6 change in the workplace, 7 inter-dependence in the global economy, 8 uncertain standards of living. Kedua, ada lima karakteristik nilai values yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu 1 pursuit of knowledge and commitment to achievement of potential, 2 self acceptance and respect of self, 3 respect and concern for others and their rights, 4 social and civic responsibility, dan 5 environmental Curriculum Framework tidak mengggunakan istilah “student outcomes statement” atau dikenal dengan “overarching statement learning outcomes”, yang rumusannya pada hakikatnya sama dengan rumusan kompetensi. Ada 13 tiga belas student outcomes statement yang akan dicapai melalui delapan mata pelajaran secara sinergis dengan menggunakan konsep “links across the curriculum”, yaitu 1. Students use language to understand, develop and communicate ideas and information and to interact with others; 2. Students select, integrate and apply numerical and spatial concepts and techniques; 3. Students recognize when and what information is needed, locate and obtain it form a range of sources and evaluate, use and share it with others; 4. Students select, use and adapt technologies; 5. Students describe and reason about patterns, structures and relationship in order to understand, interpret, justify and make patterns; 6. Student visualize consequences, think laterally, recognize opportunity and potential and are prepared to test options; 7. Students understand and appreciate the physical, biological and technological world and have the knowledge and skills and values to make decision in relation to it; 8. Students understand their cultural, geographic and historical context and have the knowledge, skills and values necessary for active participation in life in Australia; 9. Students interact with other people and cultures other than their own and are equipped to contribute to the global community; 10. Student participate in creative activity of their own and understand 22 Autralian Bureu of Statistic, Shools, Australia 1993, Camberra ABS, 1993, hal. 8 41Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436and engage with the artistic, cultural and intellectual work of others; 11. Students value and implement practices that promote personal growth and well being; 12. Students are self-motivated and confident in their approach to learning and are able to work individually and collaboratively; 13. Students recognize that everyone has the right to feel valued and be safe, and, in this regard, understand their rights and obligations and behave Evaluasi Selama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12. Untuk masuk ke universitas dan CAE pada umumnya diperlukan kualitas performansi tertentu pada tahun pendidikan ke-12, walaupun kebanyakan institusi memberikan kriteria tersendiri bagi orang-orang dewasa yang- kebetulan tidak memenuhi persyaratan ke TAFE dimungkinkan setelah menamatkan pendidikan 10 tahun dengan hasil yang memuaskan. Masalah yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar- mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan usia. Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Australia dengan Sistem Pendidikan di Indonesia Baik Indonesia maupun Australia sama-sama menerapkan Wajib belajar di Australia wajib belajar diterapkan selama 10 tahun, sedangkan Indonesia mencanangkan wajib belajar 9 tahun, yang akan ditingkatkan menjadi 12 tahun. Kebijakan kedua negara tentang wajib belajar relatif D’ Cruz J and P. Langford Eds., Issues in Australian..., hlm. 88 42Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436Di Australia lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbeda-beda pada setiap negara bagian dan wilayah daratan, dikarenakan diberikanya kewenangan seluas-luasnya otorita penuh dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan memengah. Sedangkan di Indonesia, lama pendidikan dasar dan pendidikan mengerah relatif sama untuk setiap daerah propinsi/kabupaten/kota. Singgungan pendidikan Australia dan Indonesia banyak terjadi melalui banyaknya pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan di hubungan Indonesia dengan Australia sangat dekat dan dari segi letak geografisnyapun Indonesia adalah tetangga Australia yang Konsep Pendidikan Jerman dan Australia terhadap Pendidikan di Indonesia Dalam tataran konsep Pendidikan, Baik Indonesia, Jerman maupun Australia memiliki konsep yang hampir sama Misalkan dari Penjenjangan pendidikan sama-sama memulai dari pendidikan dasar, menengah dan Tinggi. Bahkan Indonesia dan australia menerapkan wajib Belajar, Australia 10 Tahun sedangkan Indonesia 9 Tahun dan akan ditingkatkan menjadi 12 Tahun. Sedangkan otoritas pendidikan di Indonesia Tampaknya lebih sentralistik meskipun tidak mengabaikan peranan daerah dalam mengelola pendidikan, namun Kebijakan Pemerintah melalui Menteri Pendidikan lebih Dominan dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia, hal ini hampir mirip dengan Jerman yang kebijakan Pendidikan ada pada Menteri Pendidikan yang berkoordinasi dengan menteri Negara Bagian, Termasuk Juga dalam Pendanaan Pendidikan ditanggung Pemerintah Pusat serta didukung Pemerintah daerah di Indonesia sementara di Jerman Pemerintah Pusat dalam Pendanaan pendidikan dibantu di Australia kebijakan Pendidikan dan pendanaan ada pada Masing-Masing Menteri negara Bagian. Otoritas ini juga berimplikasi pada penyusunan kurikulum pendidikan. Indonesia yang kebijakan pendidikan cenderung sentralistik, maka kurikulum pendidikan juga dirancang dari pusat, sedangkan di Jerman dan Australia lebih memberi Peluang pada Negara bagian maupun sekolah untuk turut merancang Kurikulum dengan tidak menafikan peran dari sisi evaluasi sepertinya Indonesia lebih baik dengan adanya sistem evaluasi yang terencana dan tearatur, sedangkan Australia lebih menekankan pada penilaian eksternal yang ekstensif, meskipun ada juga ujian nasional yang dilaksanakan. 43Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436Berdasar perbandingan ketiga negara di atas masing-masing memiliki konsep dan sistem pendidikan masing-masing yang dalam banyak hal ada yang perlu kita cermati adalah mengapa kualitas pendidikan di Indonesia Masih tertinggal dibandingkan Australia dan dari perbandingan pendidikan ini kita bisa petakan kelemahan dan keunggulan pendidikan dari masing-masing negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebenarnya secara undang-undang Indonesia sudah sama dengan kedua negara, Australia dan Jerman menyediakan layanan pendidikan dan pendidikan Gratis sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 4, namun yang menjadi persoalan adalah dalam realisasinya. Poin penting yang bisa kita ambil dari Pendidikan di Jerman adalah pemerataan pendidikan yang dilaksanakan dengan baik, kebijakan pemerintah terkait pemerataan pendidikan ini berimbas pada terjangkaunya akses pendidikan yang relatif sama di semua wilayah dagi semua warga negara, termasuk juga dalam pengalokasian anggaran pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau negara bagian. Bandingkan dengan Indonesia yang masih banyak terjadi kesenjangan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terpencil, belum lagi alokasi anggaran pendidikan yang kurang tepat sasaran, sehingga pendidikan gratis belum sepenuhnya tidak sedikit warga negara Indonesia yang merasakan beban biaya Pendidikan menjadi beban yang sangat berat sehingga tak jarang berakhir dengan keputusan tidak melanjutkan ini tentunya semakin menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Disamping itu apresisi pemerintah terhadap prestasi pendidikan dirasa sangan kurang, sehingga tidak sedikit putra bangsa yang berprestasi justru enggan untuk pulang dan berkarya di Indonesia karena minimnya Apresiasi, dampaknya adalah motovasi belajar pelajar indonesia menjadi tereduksi. Lemahnya kualitas pendidikan Indonesia, dan minimnya apresiasi prestasi ini tampak dari besarnya minat pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar ke Australia dan Jerman, hal ini setidaknya dipengaruhi beberapa fakta antara lain 1. Jerman dan Australia adalah salah satu negara paling maju di Dunia, bahkan Jerman menduduki peringkat ke-3 setelah Amerika dan Jepang dalam bidang ekonomi; 2. Kualitas Pendidikan dan penelitian sangat baik, dan 3. Biaya pendidikan dan masyarakat di Australia menganut sistem sosial demokrat yang menjamin semua warganya mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang hal ini menunjukkan kualitas pendidikan di kedua negara tersebut, setidaknya 44Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436sistem pendidikan di Jerman dan Australia sangat mendukung untuk pengembangan keilmuan dan akses pendidikan di kedua negara tersebut juga sangat apresiasi yang tinggi atas prestasi pendidikan. Berdasarkan dari beberapan pandangan di atas, kita menyadari bahwa sistempendidikan di Indonesia saat ini memang berada di peringkat yang kurang kondisi ini bukan merupakan alasan untuk terus merasa terpuruk, karena sistem pendidikan Indoensia juga telah menghasilkan juara-juara olimpiade di bidang Matematika, Fisika dan Biologi. Artinya, Indonesia masih mempunya potensi yang apabila dikelola dengan baik akan berubah menjadi kekuatan yang mampu mengimbangi negara-negara maju seperti Jerman dan Australia tersebut. Salah satu upaya yang bisa dijadikan starting point bagi upaya perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan Indonesia adalah dengan memenuhi menganalisa kelemahan dan kelebihannya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kaji banding Study Comparative dengan sistem negara lain yang lebih baik, seperti halnya Jerman dan Australia misalnya, sehingga bisa menjadi gambaran bagi kita, bagaimana kita bisa memperkuat dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan Indonesia, kelak Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berada di barisan terdepan dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik. Dan yang tak kalah penting adalah peran pemerintah sebagai pembuat keputasan pendidikan di Indonesia, yakni kesungguhan niat pemerintah untuk membenahi pendidikan Indonesia, artinya apa yang telah diamanatkan Undang-Undang hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, baik dalam pembiayaan dan akses pendidikan yang Studi perbandingan pendidikan merupakan studi yang sangat penting demi mewujudkan generasi bangsa yang lebih berkualitas sehingga dapat memajukan Negara Indonesia dan kebodohan adalah faktor utama ketertinggalan negara Indonesia, artinya dengan melihat pola/ Sistem pendidikan di Jerman dan Australia, kiranya dapat termotivasi dan dapat mengevaluasi dari sejumlah kekurangan sehingga kedepan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih baik, karena selain SDA yang melimpah, Indonesia juga harus mempersiapkan SDM yang handal dan berkualitas. 45Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436 Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia mutlak ditingkatkan bila Indonesia tidak ingin semakin jauh tertinggal dari Jerman dan Australia, Jaminan akses Pendidikan yang menjadi Hak setiap warga negara sebagaimana amanat Undang-undang harus dipenuhi. Begitu juga alokasi anggaran pendidikan harus direalisasikan dan tepat sasaran. Hal ini mengingat ketertinggalan indonesia dari negara lain khususnya Jerman dan Australia adalah dalam tataran Aktualisasi dan implementasi konsep pendidikan Nasional dalam praktek Pendidikan di lapangan yang belum berjalan secara maksimal. 46Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436RujukanAgustiar Syahnur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung Lubuk Agung, 2001Artikel “Indonesia’s education equity goals moderate’, UNESCO report shows”. e Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008A. Margrith Lin-Huber, Kulturspezifischer Spracherwerb, Bern Verlag Hans Huber, 1998Autralian Bureu of Statistic, Shools; Australia 1993, Camberra ABS, 1993Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan, Bandung Rosda Karya, 2008Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia, Universitas Pendidikan Bandung, 2009Don Adams, Educational Pattern In Contemporary Societies, In. ut Eds., Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005D’ Cruz J and P. Langford Eds., Issues in Australian Education, Melbourne Longman Cheshire, 1990Frackman, dkk, Higher Education policy in Germany In Goedegebuure, Leo et al Eds, Higher Education Policy An International Comparative Perspective, Paris Pergamon Press, 1993H. Mohle, German Democratic Republic System of Education, In B. R. Clarke and Neave, Eds, e Encyclopedia of Higher Education, Vol. 1,Oxford Pergamon Press, 1992 Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, Sistem Pendidikan Australia, Rabu, 17 Maret Francis Cramer dan George Stephenson Browne, Contemporary Education, New York Harcourt Brace, 1956J. T. Fey, System of Education of Federal Republic of Germany. In F. Husen and Postlethwaite Eds, International Encyclopedia of Education. New York Pergamon Press, 1985 47Saifullah IsriKonsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015/1436L. Ingvarson and Chadbourne, Eds., Valuing Teachers Work New Direction In Teacher Apparaisal, Melbourne ACER, 194Robert F. Lawson, Reconstruction Education East German School and Universities after Unification by Rosalin M. O Princhard, Book Review, In Comparative Education Review, Vol. 44 No. 1, Februari, 2000U. Teichler and B. Kehm, System of Higher Education of Federal Republic of Germany. In Clarke, B. R., and Neave, G. Eds, e Encyclopedia of Higher Education, Vol. 1 Oxford Pergamon Press, Elley, How in e World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy, e Hague International Association for e Evaluation of Educational Achicvenment, 1992 ... Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari kementerian negara bagian dan guru boleh menggunakannya sejauh terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah; d. Metode mengajar, bukan "teacher centered" tetapi "student centered" yang sifatnya "open instruction" murid belajar atas dorongan sendiri Isri, 2015. ...... Persamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia belum terwujud dengan baik berbeda dengan Jerman. Sistem pendidikan tinggi universitas di jerman mengakomodasi mereka yang menginginkan "kebebasan" untuk mengatur Studi mereka, hal ini mendorong kemadirian untuk memprogram belajar sesuai bidang yang diminati, sementara di Indonesia jarang ada yang demikian Isri, 2015. ...Mardhiyah TaufikEndis FirdausThis study aims to identify the curriculum development model by Saylor, Alexander, and Lewis for Islamic education and its implications in schools. This study applied qualitative approach and literature study methods. The results of this study indicate that the curriculum is in line with the times. The curriculum also develops to meet the demands of current education systems. To achieve a goal in the educational process requires a design in implementation. Therefore, the curriculum is a design in which there are systematically designed programs to set a goal. Saylor, Alexander, and Lewis consider curriculum as the efforts of schools to influence students to learn, both in the classroom, on the schoolyard, and outside the school. Therefore, there are various demands that Islamic education must be able to answer those needs. Islamic Education is a vast subject in schools. It needs to be selected for its material and developed according to the needs and competencies of students and has use of value for students. Systematically, this paper implies that it tries to provide an overview of the Saylor, Alexander, and Lewis curriculum models and can guide carrying out activities and their implementation in Islamic education.... Berdasarkan beberapa artikel yang telah direview terdapat beberapa variabel psikologis yang diidentifikasi yang dijelaskan antara lain 1 Jerman ada pendidikan vokasi seperti politeknik dan ada pendidikan universitas Isri, 2015. Berdasarkan hal tersebut, perbedaan mendasar dengan pendidikan di Indonesia adalah sejak usia 10 tahun telah ada pemetaan bakat dan minat bagi siswa untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. ...Barbara B. BurnDespite some important differences between the higher education systems of the Federal Republic of Germany and the United States, they share a number of comparable problems, especially in the field of access. The competitiveness of admission in certain faculties and disciplines in both countries and at the more prestigious and selective institutions in the raise serious questions about the proper balance between meritocratic and egalitarian policies. It is emphasized that access policies cannot be determined in a vacuum because of their close relationship to other factors in higher education institutions and AvakovMichael ButtgereitBikas C. SanyalUNESCO-IIEPIncl. bibl. Based on a critical analysis of two countries with very different economic systems and approaches to planning - the USSR and the FRG - this volume examines the complex and changing relationship between higher education and employment under conditions of over-supply of highly qualified graduates and the implications for educational planners. Part I examines the role of education, especially in supplying higher-level manpower, in the process of industrialization, scientific and technological development of the USSR, and discusses the structures, content and methods of the higher education system. The authors analyse the relationship beween higher education and production, and the role of planning in meeting the economy's needs, and offer suggestions for making higher education better respond to employment needs. In Part II the authors describe the structures and development of the education and employment systems in the FRG, examine the changing issues of the political debate on the subject since the post-war period, and describe current research, especially in manpower forecasting. Four papers, on topics including manpower forecasting, the recruitment process and the under-employment of college graduates, are also presented. A comparative study, Part III, identifies differences as well as common elements in the way the two countries view the issues and how they go about adjusting higher education to changing manpower Sistem Pendidikan 15 NegaraRujukan Agustiar SyahnurRujukan Agustiar Syahnur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung Lubuk Agung, 2001Indonesia's education equity goals 'moderate', UNESCO report showsArtikelArtikel "Indonesia's education equity goals 'moderate', UNESCO report shows". The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan IndonesiaCecep Wahyu HoerudinCecep Wahyu Hoerudin, dkk, Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia, Universitas Pendidikan Bandung, 2009 Sistem Pendidikan Di Australia- Australia adalah sebuah Negara industri yang demokratis dan sistem pendidikannya banyak kesamaannya dengan sistem pendidikan Negara-negara lain. Dilihat dari hukum ketatanegaraan, Australia adalah Negara federal. Undang-undang dasar Australia tahun 1901 yang melahirkan bentuk federasi ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah commonwealth untuk melakukan sesuatu pada daerah-daerah tertentu, tetapi Negara bagian tetap mempunyai kekuasaan dalam berbagai bidang penting, termasuk adalah Negara kaya. Cukup lama Australia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengangguran yang rendah, dan inflasi yang kecil. Bagaimana sistem pendidikan di Australia? Akan penulis bahas pada artikel berikut iniSistem Pendidikan Di Australia Tujuan Pendidikan AustraliaTujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan Negara bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya keseimbangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin. Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang. Tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah Juga Profil SMKN I Muara Bungo Struktur Dan Jenis Pendidikan Di AustraliaPendidikan pra sekolah lebih bervariasi pada pengadministrasian, baik pendanaan maupun kurikulumnya, dibandingkan dengan sektor pendidikan lainnya karena pendidikan prasekolah banyak dikelola oleh badan-badan swasta, dan keterlibatan pemerintah juga berbeda-beda terhadap lembaga dasar di Australia wajib dari anak berusia enam tahun sampai 12 atau 13 tahun. Sedangkan pendidikan menengah berlangsung selama lima atau enam tahun tergantung pada berapa lama masa belajar di sekolah tinggi terdiri dari sekolah tinggi TAFE Technical And Further Education akademi-akademi dan program-program lanjutan, yang diberi label CAE Colleges Of Advanced Education, serta universitas. Sekolah tinggi TAFE merupakan lembaga yang paling banyak diminati memiliki 19 buah universitas, yang tertua didirikan pada tahun 1850, dan yang paling akhir pada tahun 1977. Lembaga universitas bervariasi besarnya, tetapi semuanya menyelenggarakan program strata satu S-1 dan program pemerintah untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi antara lain penghapusan uang kuliah, peningkatan fasilitas bagi program-program paruh waktu dan pendidikan eksternal. Masuk perguruan tinggi di Australia pada umumnya didasarkan atas hasil pencapaian akademik di tingkat pendidikan menengah, atau berdasarkan hasil ujian masuk yang dilalui dengan kompetisi yang sangat berat, lebih-lebih untuk memasuki universitas yang berkualitas dan berprestise. Di samping mahasiswa dalam negeri, jumlah mahasiswa asing juga menunjukkan kenaikan yang cukup besar, baik yang memasuki sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Mahasiswa asing ini sebagian terdaftar sebagai penerima beasiswa Pendidikan Australia1. OtoritaBerdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab Negara bagian. Pada setiap Negara bagian, seorang menteri pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru, dan hampir semua staf/karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah. Yang menjadi karakteristik perubahan manajemen sekolah semenjak tahun 1970-an ialah pendelegasian wewenang yang semakin besar kepada kantor-kantor pendidikan daerah dan kepada sekolah dalam hal-hal pengadministrasian dan dalam hal-hal tertentu, juga kurikulum sektor pendidikan dasar, tugas departemen pendidikan berbeda-beda antara Negara-negara bagian. Pada beberapa Negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dan koordinator pendidikan dasar, sementara pada Negara bagian lain tugas itu bukan menjadi tugas PendanaanFungsi pemerintah dalam pengadaan pendidikan tercermin pada sumber dan system pendanaan. Misalnya dari pengeluaran A$ juta untuk biaya pendidikan dalam tahun 1980-81, sekitar 94% bersumber dari pemerintah, baik dari commonwealth atau Negara pendidikan secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah Negara bagian, tetapi pada prakteknya pendanaan pendidikan itu merupakan tanggung jawab yang bersifat amalgam, yaitu gabungan dari berbagai sumber dana. Negara bagian punya tanggung jawab utama membiayai pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah negeri, serta menyediakan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta termasuk prasekolah purna waktu tingkat sarjana muda S-1 berhak mendapat bantuan biaya hidup. Kira-kira sepertiga dari mahasiswa menerima bantuan jenis ini. Sedangkan bantuan keuangan bagi siswa pendidikan menengah yang purna waktu diberikan kepada siswa yang berusia di bawah 19 tahun dengan harapan agar mereka mampu menyelesaikan pendidikan sekolah PersonaliaHampir semua guru prasekolah dan pendidikan dasar serta kebanyakan guru-guru sekolah menengah dididik di CAE. Sejumlah guru-guru sekolah menengah, dan beberapa orang guru pendidikan dasar mendapat pendidikan di universitas. Sebagian guru-guru swasta mendapat pendidikan pada sekolah-sekolah pendidikan guru yang dikelola oleh badan-badan keagamaan. Lamanya pendidikan bagi guru-guru prasekolah dan pendidikan dasar biasanya empat tahun. Semua sistem sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan, termasuk peningkatan kualifikasi atau ijazah dengan menyelesaikan kuliah-kuliah yang disetujui terlebih Kurikulum Dan Metodologi PengajaranSuatu kecendrungan pada semua sistem sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada Negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian pusat, penyusunan pedoman kurikulum serta objektif kurikulum secara umum biasa menjadi tanggung jawab seksi kurikulum dalam departemen pendidikan. Pedoman kurikulum pada dasarnya disusun oleh komisi-komisi kurikulum yang sudah ada untuk setiap bidang studi. Walaupun sekolah-sekolah swasta memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal kurikulum, dalam banyak hal mereka mengikuti kurikulum yang sama yang dipakai di sekolah negeri dalam Negara bagian dan karena terdapat variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum, maka terdapat pula perbedaan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah antara lain untuk memonitor pelaksanaan kurikulum. Pada Negara-negara bagian yang kurikulumnya disusun berdasarkan tujuan umum yang ditetapkan oleh pusat, tugas pejabat yang berkunjung lebih bersifat memberi nasihat atau saran, sementara tugas utama memonitor implementasi kurikulum diserahkan kepada kepala jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah. Pada umumnya format pengajaran pada pendidikan dasar ialah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecendrungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Sama halnya di sekolah menengah, hampir semua siswa tetap berada dalam kelompok-kelompok umur yang bersamaan, dan mereka diajar oleh guru-guru bidang studi, dan ada pula kecendrungan untuk mengelompokkan siswa tidak berdasarkan kesamaan umur tetapi beda umur, diajar oleh tim guru dan siswa dikelompokkan dalam format-format kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terletak terutama pada isi kurikulum, yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multicultural. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana bentuk masyarakat Australia di masa tahun 1970, semua departemen pendidikan terlibat dalam peninjauan kembali tujuan, struktur, dan kurikulum. Di antara upaya yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan kurikulum inti. Di samping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang menawarkan mata kuliah alternatif di luar mata kuliah yang sudah ada, dengan prioritas pada bidang keahlian kejuruan dan teknologi. Tetapi masih banyak lagi tugas yang harus Ujian, Kenaikan Kelas, Dan SertifikasiSelama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan system penilaian eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah perang dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh system sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan Negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar-mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan Penelitian PendidikanPenelitian pendidikan berkembang cukup pesat antara tahun 1960 dan 1980 karena berbagai faktor. Pertama, jumlah lembaga pendidikan tinggi dan staf akademiknya meningkat cukup besar, terutama pada bidang pendidikan guru. Sebagai contoh, pada tahun 1960, jumlah staf akademik purna waktu di universitas hanya 70 orang, tetapi pada tahun 1980 jumlah itu meningkat 10 kali lipat. Kedua, terbentuknya asosiasi peneliti professional, dan asosiasi penelitian pendidikan Australia, pada tahun 1970 yang memberikan stimulasi atas kegiatan penelitian. Ketiga, terus meningkatnya bantuan dana dari pemerintah untuk karena hampir semua penelitian pendidikan dilakukan oleh staf akademik dan mahasiswa pascasarjana pendidikan tinggi, maka banyak kegiatan penelitian itu mengikuti selera dan interes pribadi peneliti, dan oleh karena itu sulit untuk dikategorisasikan. Badan penelitian dan pengembangan pendidikan berusaha mengkoordinasikan penelitian dengan pengidentifikasian bidang prioritas yang akan didukung dananya oleh pemerintah. Proyek-proyek penelitian yang mendapat dukungan adalah induksi bagi guru-guru, multikulturalisme, pendidikan bagi siswa-siswa cacat fisik, penilaian atau ujian berbasis sekolah, kelas dan sekolah di arena terbuka, dan pendidikan Isu-isu Pendidikan Di Australia?Periode semenjak tahun 1960 dipandang sebagai perbaikan dalam banyak aspek pendidikan Australia yang sebelumnya banyak mendapat kritikan. Sistem pendidikan Negara bagian sudah kurang sentralistik dan tidak kaku lagi; guru-guru sudah lebih punya kualifikasi; sumber dana meningkat cukup besar; partisipasi masyarakat pada pendidikan sesudah masa wajib belajar naik drastic; dan sekarang lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan pendidikan secara ikhlas dan sukarela. Tetapi sejumlah masalah penting masih menghadang pendidikan Australia yang kelihatannya belum akan terselesaikan dalam beberapa waktu angka partisipasi pendidikan orang dewasa relative masih rendah, dan ada kerisauan bahwa program-program pendidikan pada tingkat pendidikan menengah tidak memenuhi kebutuhan generasi muda. Keresahan ini semakin terasa dengan tingginya tingkat pengangguran. Usaha-usaha untuk menjawab tantangan ini telah dilakukan antara lain dengan memberikan dukungan yang lebih besar pada program akhir pendidikan menengah yang menawarkan berbagai alternatif sebagai persiapan ke pendidikan tinggi, dan di samping itu, dilakukan peningkatan dana untuk pemagangan dan program TAFE penurunan jumlah siswa pada beberapa sector pendidikan mengancam hak sejumlah lembaga pendidikan, dan kemungkinan diberlakukannya oleh pihak berwenang program rasionalisasi di bidang kepegawaian. Sungguh pun ini umumnya menyangkut pada lembaga CAE yang menyelenggarakan pendidikan guru, tetapi lembaga-lembaga pendidikan lainnya juga akan mengalami nasib serupa dan terancam penutupan dalam beberapa tahun pertumbuhan yang cepat dalam sektor pendidikan semenjak tahun 1950 telah menimbulkan masalah dalam membuat perencanaan dan koordinasi yang efektif. Pada beberapa Negara bagian, keadaan ini telah menyebabkan berkembangnya badan-badan koordinasi serta penstrukturan kembali manajemen departemen pendidikan Negara diperlukan kurikulum yang mampu mengembangkan generasi muda sehingga mereka dapat menciptakan hidup yang efektif dan menyenangkan di masa depan. Kebutuhan ini sejalan pula dengan kebutuhan untuk menyusun struktur dan kebijakan yang memperluas kesempatan belajar kembali bagi anggota masyarakat yang menginginkan kembali ke bangku sekolah atau kembali ke pencarian sumber dana untuk mendukung pengembangan pendidikan pada tingkat menengah dan pendidikan tinggi masih tetap menjadi masalah pemerintah Australia. Sejak awal 1990-an perguruan tinggi Australia telah dibanjiri mahasiswa sehingga kelas-kelas menjadi penuh dan bahkan ada mahasiswa yang berdesak-desak dalam satu ruang kuliah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kekurangan staf pengajar pada bidang-bidang ilmu yang sangat pokok. Di samping itu, staf akademik memerlukan ilmu dan keterampilan baru agar mampu membantu mahasiswa dalam mengantisipasi berbagai perubahan. Sementara itu, peningkatan imbalan staf akademik pendidikan tinggi kelihatannya juga menjadi masalah dalam tahun-tahun masalah perimbangan penyediaan dana antara pemerintah commonwealth dan Negara bagian biasanya menjadi persoalan politik yang selalu hangat, dan kelihatannya hal ini akan tetap demikian untuk tahun-tahun masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidikan Australia di masa datang pada dasarnya terbagi atas dua jenis. Jenis pertama, kesulitan untuk penciutan sistem karena perluasan sistem telah berlangsung lama secara normal. Jenis kedua, kesulitan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam sektor pendidikan agar dapat menjawab tantangan secara cepat dan tepat atas perubahan-perubahan keadaan. Tantangan pendidikan Australia adalah mengatasi masalah pertama begitu rupa sehingga tidak menghambat penyelesaian masalah penjelasan mengenai bagaimana manajemen pendidikan di Australia, semoga bermanfaat. Baca Juga Profil SMKN I Batanghari Bagi anda yang ingin mempunyai filenya, silahkan download!. Baca Makalah Lain Makalah Perbandingan Pendidikan Sistem Pendidikan Di Australia BAB II PEMBAHASAN A. Potret system pemerintahan Australia adalah sebuah Negara industri yang demokratis dan system pendidikannya banyak kesamaanya dengan system pendidikan khususnya Negara-negara persemakmuran. Kedatangan manusia pertama kali di benua ini terjadi setidak-tidakya tahun yang lalu melalui proses migrasi dari asia. Kedatangan eropa baru mulai tahun 1788 yaitu orang-orang Inggris yang membuat sebuah koloni Sydney. Dilihat dari hukum ketatanegaraan, Australia adalah Negara federal. Undang-undang Dasar Australia tahun 1901 yang melahirkan bentuk federasi ini bentuk federasi ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah Commonwealth untuk melakukan sesuatu pada daerah-daerah tertentu, tetapi Negara bagian tetap mempunyai kekuasaan dalam berbagai bidang pendidikan. Dalam tahun 1942, pemerintah Commowealth memeiliki wewenang untuk memungut pajak penghasilan income-tax dari Negara-negara bagian, dan sebagai konsekuensinya, keterlibatan pemerintah federal dalam berbagai kegiatan makin meningkat, termasuk dalam bidang pendidikan. B. Kondisi demografi dan potensi income Negara Australia sangat jarang penduduknya, luas yang 7,7 juta km persegi berpenduduk hana 18,783,551 juta jiwa world almanac 2000. Tetapi oleh karena daerah bagian dalam Australia yang kering dan tandus, penduduk terkonsentrasi di daerah-daerah pantai yang tidak begitu luas. Lebih dari 70% penduduk tinggal di daerah perkotaan, terutama di dua kota besar Sdney dan Melbourne yang menampung hamper 40% dari seluruh penduduk Australia. Terkonsentrasinya penduduk di ibu kota-ibukota Negara bagian menunjukkan pula system administrasi pemerintah yang tersentralisasi, termasuk pula system pendidikannya. Australia adalah Negara kaya, untuk tahun anggaran 1982-1983, GDP perkapita adalah A$10,500. Cukup lama Australia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengangguran yang rendah, dan inflasi yang kecil yaitu semenjak akhir 1940-an sampai pertengahan 1970-an. Perkembangan ekonomi ini diikuti pula dengan perluasan basis perindustrian dan pekerjaan. Sebelum tahun 1940, perekonomian Australia sangat tergantung pada industry dasar. Perluasan yang sangat signifikan di bidang ekonomi terjadi pada sector ketiga yaitu bidang jasa. Antara tahun 1947 dan 1962 misalnya jumlah orang yang bekerja di bidang jasa ini meningkat dari 45% menjadi 65% karena meningkatnya lapangan kerja di sketor perdagangan, keuangan, pemerintaha serta pelayanan masyarakat. C. Filsafat pendidikan dan Orientasi Pendidikan Pendidikan dasar adalah wajib dari anak berusia 6 tahun sampai 12 tahun. Dalam tahun 1982 ada 1,8 juta anak yang terdaftar di 7200 sekolah dasar dan 800 buah gabungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 22% murid-murid sekolah dasar terdaftar pada sekolah-sekolah non pemerintah. Pendidikan menengah berlangsung selama 5 tahun atau 6 tahun tergantung pada beberapa lama masa belajar di sekolah dasar. Oleh karena umur minimum meninggalkan sekolah adalah 15, kecuali di Tasmania umur 16 tahun, seluruh siswa mendapat pendidikan menengah sekurang-kurangnya dua atau tiga tahun. Dalam jumlah yang cukup besar orang-orang dewasa, terutama laki-laki mengikuti pendidikan dan latihan berbentuk pemegangan . biasanya pemegangan ini berlangsung secara paruh waktu selama empat tahun pada waktu mengikuti kuliah resmi pada perguruan tinggi TAFE Technical and Further Education pada umumnya tidak kurang dari satu hari per minggu. Pada sekolah negeri, hampir seluruh sekolah menengah menyelenggrakan pendidikan penuh, kecuali Tasmania dan The Australian capital Territory ACT. Pada kedua daerah ini, Tasmania dan ACT, pendidikan ditambah dua tahun pada tahun sekolah ke 11 dan 12, yaitu pada penghujung sekolah menengah, oleh karena itu sekolah ini dinamakan kombinasi sekolah tinggi-menengah. Pendidikan tinggi terdiri dari sekolah tinggi TAFE akademi-akademi dan program-program lanjutan, yang diberi label CAE College Advanced Education dan universitas. Sekolah tinggi TAFE merupakan lembaga tinggi yang banyak diminati mahasiswa. Lebih dari 90% mahasiwa TAFE adalah mahasiswa paruh waktu, dan 60% berusia di atas 21 tahun. Sekolah pendidikan CAE terdiri dari berbagai jenis intitusi, mulai dari fakultas-fakultas yang besar yang menyelenggarakan program gelar dan diploma dalam bermacam-macam keterampilan professional dab bidang teknik, sampai pada sekolah tinggi yang relatif kecil dalam bidang-bidang seperti pertanian, farmasi, dan seni. Kebijakan pemerintah untuk memperluas pendidikan tinggi antara lain penghapusan uang kuliah, peningkatan fasilitas bagi program-program paruh waktu dan pendidikan eksternal dan membuat kebijakan penerimaan mahasiswa bagi yang kurang memenuhi persyaratan akdemik. Masuk perguruan tinngi di Australia umumnya didasarkan atas hasil pencapaian akademik di tingkat pendidkan menengah, atau berdasarkan hasil ujian masuk yang dilalui dengan kompetisi yang sangat berat, lebih-lebih untuk memasuki universitas yang berkualitas atau berprestiise. D. Kebijakan di bidang pendidikan agama Sekolah Islam bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Islam Australia. Bersamaan dengan pertumbuhan Islam dan masyarakat muslim di Benua Kanguru, lembaga pendidikan Islam, sejak ninforma seperti Sarturday or Sunday School’ pngajian anak-anak pada Sabtu dan Minggu sampai sekolah Islam terus berkembang. Istilah Madrasah’ tidak populer dan hampir tidak digunakan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam. Sudah menjadi komitmen universitas di seluruh Australia yang selalu berusaha memastikan bahwa para mahasiswa mereka yang beragama Islam sebagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa dengan latar belakan budaya lain, untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan agama mereka masing-masing di dalam area kampus. Umumnya di setiap universitas dibentuk wadah pendukung dan social yang khusus ditujukan untuk membantu mahasiswa muslim di Australia, selain itu juga hadirnya perkumpulan-perkumpulan mahasiswa international yang umum. Orang Australia bangga akan percampuran multi budaya di kota-kota mereka. Menurut Abdullah Saeed guru besar dan Direktur Centre for the Study Contemporary Islam, Universitas Melbourne, dalam bukunya Islam in Australia 2003, di seluruh Australia terdapat 23 sekolah Islam; 16 di antaranya adalah 'Islamic college', yang pada dasarnya merupakan pendidikan prauniversitas. Selanjutnya, Profesor Saeed menjelaskan, semua sekolah Islam ini telah terakreditasi dan diakui Pemerintah Australia. Dan karena itu, dalam satu dan lain hal, sekolah-sekolah ini mendapat subsidi dari Pemerintah Australia. Di antara sekolah-sekolah Islam tersebut, yang paling populer adalah King Khalid Islamic College berdiri 1983 dan Minaret College 1993, keduanya berada di Melbourne. Kedua sekolah Islam ini seperti juga sekolah-sekolah Islam umumnya didirikan dan dikelola para migran Muslim di Australia dengan juga melibatkan tokoh-tokoh Muslim di luar Australia. Semua sekolah Islam tersebut pada dasarnya sudah menerapkan kurikulum negara bagian sesuai dengan standar nasional dalam mata pelajaran-mata pelajaran umum. Dengan demikian, mereka mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi, dan selanjutnya berhak menerima subsidi dari pemerintah. Akan tetapi, seperti diungkapkan Professor Saeed, bahwa berbagai mata pelajaran agama Islam tidak memiliki kurikulum dan standar baku. Tidak ada otoritas di kalangan Muslim Australia yang merumuskan kurikulum mata pelajaran agama. Hasilnya, masing-masing merumuskan sendiri kurikulum berbagai mata pelajaran agama. E. Kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal Berdasarkan Konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab Negara bagian. Pada setiap Negara bagian, seorang menteri pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Pada sector pendidikan dasar dan TAFE, tugas departemen pendidikan berbeda-beda antara Negara-negara bagian. Pada beberapa Negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dan coordinator dasar, sementara pada bagian lain tugas itu bukan menjadi tugas utama. Dalam penyelenggara TAFE, pola umumnya adalah kearah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar. Pendidikan menurut undang-undang merupakan tanggung jawab Negara bagian, namun semenjak lebih kurang 40 tahun yang lalu pengaruh dan perab pemerintah Commonwealth dalam pendidikan semakin besar. F. Dinamika dalam pengembangan Kurikulum Pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetap sekolah-sekolah dapat megadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum yang telah di yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua territories, the Autralian Capital erritory ACT dan the Northern Territory, sekolah relative memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang ditentukan di tingkat sekolah. Terdapat variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum, maka terdapat pula perbedaan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal kurikulum di susun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat senior dari pusat dan kusecara teratur mengunjungi sekolah-sekolah untuk memonitor pelaksanaan kurikulum. Sesudah tahun 1970, semua departemen pendidikan terliba dalam peninjauan kembali tujuan, struktur kurikulum. Diantara upaya yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan kurikulum inti. Disamping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang menawarkan mata kuliah alternative di luar mata kuliah yang sudah ada, dengan prioritas pada bidang keahlian juruan dan teknologi. Kemudian Jenjang Pendidikan di Australia pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu 1. Sekolah Dasar Primary School Waktu yang diperlukan untuk menyelesikan pendidikan dasar adalah 6 – 7 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun. Berbeda dengan di Indonesia dimana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke kelas berikutnya, siswa di sekolah dasar di Australia tidak mengenal ulangan. Mereka secara otomatis naik ke kelas berikutnya sejalan dengan pergantian tahun. Tahun pertama di sekolah dasar Australia disebut Year 1 dan seterusnya hingga Year Negara Bagian Australia yang menetapkan lama pendidikan dasar adalah 6 tahun New South Wales NSW, Victoria Vic, Tasmania Tas, dan Australian Capital Territory ACT. Tetapi ada juga yang menetapkan lama pendidikan dasarnya adalah 7 tahun South Australia SA, Northern Territory NT, Queensland Qld, dan Western Australia WA. 2. Sekolah Menengah Secondary or High School Pendidikan menengah atau dikenal sebagai Secondary Education di Australia memerlukan waktu antara 5 sampai 6 tahun. Tahun pertama di pendidikan menengah disebut Year 7 dan seterusnya hingga Year 11. Jenjang pendidikan menengah berakhir pada Year 11. Untuk negara bagian yang menerapkan pendidikan dasarnya selama 7 tahun, maka pendidikan menengahnya memerlukan waktu selama 5 tahun saja yaitu di negara bagian SA, NT, Qld, dan WA. Setelah tahun ke 11 ini, siswa dapat memilih ke arah mana jenjang pendidikan yang ia ingin tempuh. Jika seorang siswa berminat dalam bidang-bidang ilmu yang aplikatif, maka ia dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang khusus disiapkan untuk itu. Lembaga pendidikan ini dikenal sebagai Vocational Education and Training VET atau Colleges for Technical and Further Educaton TAFE. Lulusan dari TAFE pada umumnya akan menjadi tenaga teknisi. Jika siswa tersebut berminat ke bidang-bidang ilmu yang lebih bersifat teoritis. maka ia akan memasuki perguruan tinggi universitas. Untuk dapat memasuki universitas, seorang siswa Australia harus menempuh Year 12 yang dikenal juga sebagai Matriculation Year. Dalam tahun terakhir dari pendidikan menengah ini, para siswa digembleng dengan intensif agar dapat lulus ujian negara dengan nilai yang tinggi nilai yang diperoleh, makin mudah siswa tersebut memilih perguruan tinggi yang ia sukai. Seperti halnya di berbagai negara, paspor untuk dapat diterima di universitas favorit adalah nilai ujian Matriculation yang setinggi mungkin. 3. Pendidikan Tinggi Universitas Pendidikan tinggi di Australia dapat di bagi menjadi dua jenjang, yakni jenjang sarjana dikenal sebagaiundergraduate level dan jenjang pascasarjana dikenal sebagai postgraduate level untuk memperoleh gelar Master satau PhD. Jenjang sarjana dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun dan memperoleh gelar Bachelor, yakni Bachelor of ArtsBA atau Bachelor of Science Bsc tergantung pada bidang ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa/i tersebut. Jika mahasiswa/i tersebut berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ke jenjang pascasarjana, maka ia perlu belajar lagi selama 1 satu tahun. Jenjang ini dikenal sebagai HonoursLevel, dan gelar yang diperolehnya akan menjadi BA Hons atau Bsc Hons sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Tingkat kelulusan di jenjang Honours ini sangat menentukan bagi kelanjutan pendidikan sang mahasiswa di jenjang pascasarjana. Banyak universitas di Australia menerima mahasiswa/mahasiswi untuk program S3 Doktor langsung dari jenjang Honours, jika ia mendapatkan Honours peringkat I atau II-A. Tetapi jika mahasiswa/i tersebut mendapat peringkat II-B, ia diharuskan menempuh jenjang S2 Masters terlebih dahulu. Sekarang, universitas di Australia cenderung menganjurkan para mahasiswa/mahasiswi pascasarjana untuk menempuh jenjang S2 terlebih dahulu sebelum menempuh jenjang S3. Jika kemajuan yang dicapai oleh sang mahasiswa/mahasiswi tersebut sangat baik pada tahap-tahap akhir di jenjang S2, maka ia diperkenankan untuk mengalihkan programnya ke jenjang S3. Bagi mahasiswa yang mendapat peringkat Honours III, ia tidak diperkenankan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lama pendidikan untuk jenjang S2 adalah 1 sampai tahun, sedangkan untuk jenjang S3 diperlukan waktu 3 sampai tahun. Pendidikan tingkat S2 dapat dilakukan melalui tiga metoda, yaitu dengan mengikuti perkuliahan saja dikenal sebagai Masters by Coursework yang memerlukan waktu antara 12 - 18 bulan; atau melalui penelitian Masters by Research yang memerlukan waktu antara - tahun; atau kombinasi dari keduanya Masters by Coursework & Research yang memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Sering calon mahasiswa/i pasca dari negara lain yang tidak mengenal sistem pendidikan di Australia agak bingung jika ditanya dengan cara apa ia akan menempuh jenjang S2nya. Jika calon mahasiswa/i S2 tersebut di kemudian hari bermaksud untuk mengambil program S3, maka sang calon sangatdianjurkan untuk mengambil program Masters by Research atau Masters by Coursework and Research. Perguruan tinggi di Australia tidak mau menerima mahasiswa program S3 jika orang tersebut memperoleh Masters by Coursework. Dasar pertimbangannya adalah karena semua program S3 di Australia ditempuh melalui penelitian by Research. Sistem ini berbeda dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat misalnya, dimana sebagian dari program S3 di Amerika harus mengikuti perkuliahan. G. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1. Syarat Guru di Australia Syarat guru untuk mengajar di Australia ditentukan oleh setiap Negara bagian dan teritori Australia. Standar qualifikasi antarnegara bagian dan teritori tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Meski demikian, kesamaannya adalah setiap guru harus memiliki sertifikat mengajar. Untuk mendapatkan sertifikat mengajar, calon guru di Australia harus menempuh pendidikan tertentu. Bila calon guru belum menyelesaikan jenjang S1, maka ia harus mendaftar di S1 jurusan pendidikan Bachelor of Education yang berlangsung selama 4 tahun. Namun, bila calon guru sudah menyelesaikan jenjang S1 di luar jurusan pendidikan, maka calon guru tersebut harus mengikuti beberapa program, seperti Bachelor of Education graduate entry - years, Graduate Diploma of Education - 1 year equivalent to a teacher certificate program dan Masters of Teaching - years Setiap program tersebut tersedia untuk pembelajaran di tingkat primary ataupun secondary. 2. Peningkatan Profesionalitas Guru Guru adalah ujung tombak dari pendidikan yang berlangsung di dalam kelas. Seiring dengan kemajuan teknologi serta perkembangan pengetahuan, profesionalitasan guru pun harus ditingkatkan. Berbagai program dilakukan untuk meningkatkan profesionalitasan guru di Australian. Salah satu program yang dilakukan oleh ALTC Australian Learning and Teaching Council adalah Teaching Preparations Programs TPPs yang ditujukan untuk guru. Program ini telah mulai dilakukan di 39 universitas. 3. Organisasi Guru Organisasi untuk guru-guru di Australia disebut dengan the Australian Teacher Education Assosiation ATEA. Misi dari ATEA adalah untuk mempromosikan a Pra-pelayanan serta melanjutkan pendidikan untuk semua guru dalam segala bentuk dan konteks b Pendidikan guru sebagai sentral dalam pendidikan bangsa c Penelitian untuk pendidikan guru sebagai upaya inti. H. Pembiayaan Pendidikan Fungsi pemerintah dalam pengadaan pendidikan tercermin pada sumber sisa pendanaan. Secara konstitusional pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian, tetapi pada prakteknya pendanaan pendidikan itu merupakan tanggung jawab yang bersifat amalgam yaitu gabungan dari berbagai sumber dana. Negara bagian punya tanggung jawab utama membiayai pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah negeri, dan TAFE, serta menyediakan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta termasuk prasekolah swasta Taman Kanak-kanak. Pemerintah Commonwealth punya tanggung jawab penuh atas pembiayaan universitas dan isntitusi CAE dan memberikan dana-dana tambahan bagi pendidikan prasekolah, sekolah negeru dan serta TAFE. Mahasiswa purna waktu tingkat Sarjana Muda Stata-1 berhak mendapatkan bantuan biaya hidup. Sepertiga dari mahasiswa menerima bantuan ini. Sedangkan mahasiswa pascasarjana purna waktu berhak mendapatkan bantuan award yang sifatnya kompetitif yang jumlahnya A$6,900 per tahun ditambah bantuan tanggungan. Bantuan ini mencapai 30% dari mahasiswa pascasarjana yang berhak menerima. Bantuan keuangan bagi siswa pendidikan menengah yang purna waktu diberikan kepada siswa yang berusia di bawah 19 tahun denga harapan agar mereka mampu menyeesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Besar bantuan maksimal per tahun adalah A$1000 dan siswa dari keluarga berekonomi lemah mendapat bantuan ini. BAB III PENUTUP Australia adalah negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang sudah diakui dunia. Penelitian berkembang pesat di sana. Pendidikan di Australia tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan disana ada Sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sama halnya dengan Indonesia, kurikulum di Australia pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Namun, mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah Australia tidak sebanyak mata pelajaran yang ada di Indonesia. Pendidikan di Australia lebih berbasis pada penelitian. Ini yang menjadi salah satu faktor mengapa Australia bisa mempunya kualitas pendidikan yang sangat baik. Selain itu, tenaga pendidik di sana benar-benar mumpuni di bidangnya, mereka mendapatkan lesesnsi mengajar dari kementrian pendidikan. Sehingga para gurunya benar- benar memiliki kompetensi yang layak sebagai tenaga pengajar. Pendidikan budi pekerti di Australia sangat diperhatikan. Pada sebuah penelitian menyatakan bahwa Australia merupakan negara terendah tingkat kriminalitasnya di dunia. Padahal disana tidak ada pelajaran agama, yang ada hanya pelajaran budi pekerti. Guru-guru di Australia lebih prihatin jika murid mereka memiliki prilaku moral yg kurang baik dari pada memiliki prestasi nilai akademik yg kurang baik. DAFTAR PUSTAKA Nur, Agustiar Syah. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung Lubuk Agung Bandung. Diakses pada tanggal 27 April 2015. diakses pada tanggal 03 Mei 2015. diakses pada tanggal 25 April 2015.